HARIAN SRAGEN - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun 2013
resmi ditetapkan dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 5,7 miliar, Kamis
(29/11). Penetapan APBD di penghujung November tersebut juga sekaligus
menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Sragen.
Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan sejarah baru itu tercipta karena selama ini pembahasan APBD Sragen hampir tak pernah bisa ditetapkan sesuai batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat, yakni tanggal 29 November. Selain itu, surplus anggaran yang masih menyisakan Rp 5,7 miliar juga menghapus noda defisit yang selama beberapa tahun selalu mewarnai APBD Bumi Sukowati.
Semula, katanya, proyeksi APBD 2013 dirumuskan dengan proyeksi akhir dalam posisi defisit Rp 68 M. Tapi menjelang akhir pembahasan, ternyata ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sebesar Rp 90 miliar. Gelontoran DAU itu membuat posisi APBD berubah terbalik menjadi surplus Rp 5,7 miliar.
“Yang kami sayangkan, DAU dari pusat itu mestinya dikucurkan pada awal, bukan mepet seperti ini. Akhirnya ada sebagian yang tidak bisa dialokasikan sehingga menjadi surplus. Tapi dengan ditetapkan tepat waktu, jelas suatu prestasi dan sejarah di Sragen,” ujarnya usai memimpin paripurna penetapan APBD 2013 di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (29/11).
Pihaknya berharap dengan ditetapkan tepat waktu, bisa diiringi dengan kinerja yang optimal dari semua satuan kerja (Satker), utamanya Satker yang memiliki anggaran kegiatan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi proyek atau kegiatan yang tidak bisa selesai dengan alasan kurang waktu.
Dalam sambutannya, Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, yang dibacakan Wabup Daryanto mengaku, bersyukur atas penetapan APBD yang bisa tepat waktu. Penetapan APBD tepat waktu itu diharapkan bisa berdampak positif terhadap pengayoman masyarakat serta kesinambungan pembangunan.
Sementara dalam pandangan akhir fraksi, mayoritas menyetujui alokasi APBD 2013 meskipun beberapa memberi catatan. Misalnya, Fraksi PKS melalui juru bicara Aris Surawan menekankan perlunya pengawasan terhadap beberapa anggaran besar pro rakyat seperti dana RTLH sebesar Rp 4,9 miliar, santunan kematian Rp 1,231 miliar, anggaran ustaz/ustazah Rp 1,7 miliar, serta anggaran Jamkesda Rp 10,25 miliar.
Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan sejarah baru itu tercipta karena selama ini pembahasan APBD Sragen hampir tak pernah bisa ditetapkan sesuai batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat, yakni tanggal 29 November. Selain itu, surplus anggaran yang masih menyisakan Rp 5,7 miliar juga menghapus noda defisit yang selama beberapa tahun selalu mewarnai APBD Bumi Sukowati.
Semula, katanya, proyeksi APBD 2013 dirumuskan dengan proyeksi akhir dalam posisi defisit Rp 68 M. Tapi menjelang akhir pembahasan, ternyata ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sebesar Rp 90 miliar. Gelontoran DAU itu membuat posisi APBD berubah terbalik menjadi surplus Rp 5,7 miliar.
“Yang kami sayangkan, DAU dari pusat itu mestinya dikucurkan pada awal, bukan mepet seperti ini. Akhirnya ada sebagian yang tidak bisa dialokasikan sehingga menjadi surplus. Tapi dengan ditetapkan tepat waktu, jelas suatu prestasi dan sejarah di Sragen,” ujarnya usai memimpin paripurna penetapan APBD 2013 di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (29/11).
Pihaknya berharap dengan ditetapkan tepat waktu, bisa diiringi dengan kinerja yang optimal dari semua satuan kerja (Satker), utamanya Satker yang memiliki anggaran kegiatan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi proyek atau kegiatan yang tidak bisa selesai dengan alasan kurang waktu.
Dalam sambutannya, Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, yang dibacakan Wabup Daryanto mengaku, bersyukur atas penetapan APBD yang bisa tepat waktu. Penetapan APBD tepat waktu itu diharapkan bisa berdampak positif terhadap pengayoman masyarakat serta kesinambungan pembangunan.
Sementara dalam pandangan akhir fraksi, mayoritas menyetujui alokasi APBD 2013 meskipun beberapa memberi catatan. Misalnya, Fraksi PKS melalui juru bicara Aris Surawan menekankan perlunya pengawasan terhadap beberapa anggaran besar pro rakyat seperti dana RTLH sebesar Rp 4,9 miliar, santunan kematian Rp 1,231 miliar, anggaran ustaz/ustazah Rp 1,7 miliar, serta anggaran Jamkesda Rp 10,25 miliar.
Sumber : cetak.joglosemar.co
@HarianSragen
No comments:
Post a Comment