Yayasan Milik Mantan Kadisdik Sragen Kecipratan Rp 150 Juta

SragenNEWS – Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pendidikan dari APBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2010/2011 berpeluang merembet ke mana-mana. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, aliran dana Bansos yang ditengarai beraroma korupsi dan potongan itu juga mengalir ke sekolah swasta di bawah yayasan milik seorang mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sragen berinisial GS.

Ironisnya lagi, GS pula yang menjabat sebagai Kadisdik pada tahun anggaran 2010/2011 itu. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Kosgoro. Berdasarkan data rincian 101 sekolah yang mendapat aliran dana Bansos itu, ada tiga sekolah berlabel Kosgoro yang masuk dalam daftar penerima dana. Yakni, SMK 1, 2, dan 3 Kosgoro. SMK 1 dan 2 berlokasi di Kecamatan Ngrampal, sedangkan SMK 3 berlokasi di Pengkok, Kedawung.

Menurut Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Yasin Joko Pratomo, tiga SMK Kosgoro masing-masing mendapat kucuran Bansos Rp 50 juta. Namun dari tiga surat yang dilayangkan ke tiga sekolah itu, hanya SMK 3 Kosgoro yang tidak ada jawaban dan tidak ada perwakilan.

Dari data yang dihimpun di Dinas Pendidikan, sekolah berlabel Kosgoro itu ternyata merupakan sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Kosgoro dan salah satu pendirinya diketahui adalah GS. Perihal ini, Yasin mengaku belum tahu jika SMK Kosgoro itu merupakan titisan dari yayasan yang dipimpin Kadisdik tahun 2010/2011 itu. “Kalau soal itu, saya nggak tahu. Setahu kami, dari data kami, SMK Kosgoro masing-masing dapat Rp 50 juta,” ujarnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Sragen, Joko Saryono mengaku tidak tahu menahu perihal dana Bansos itu. Menurutnya, dirinya pada tahun 2010/2011 tidak menjabat di bagian yang mengurusi Bansos dan tidak tahu soal itu.

Sementara, Kepala SMP PGRI 10 Ngrampal, Suprapto yang merupakan salah satu sekolah penerima bantuan, mengatakan dirinya kemarin memang dimintai keterangan di Kejari. Namun karena baru menjabat sebulan terakhir, ia pun terpaksa mengontak Kasek lama yang bertugas pada tahun 2010/2011 yaitu Nining yang kini menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Sambirejo.

Menurut keterangan Nining, SMP PGRI 10 Ngrampal mendapat Bansos sebesar Rp 25 juta yang diperoleh melalui bantuan Dinas Pendidikan. Dana itu diwujudkan dalam bentuk alat peraga untuk laboratorium IPA yang pengadaannya langsung dipegang oleh CV. “Jadi karena saya orang baru, ya jawaban saya berdasarkan keterangan Bu Nining,” terangnya.

Sumber : Joglosemar.co

KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pemilu 90%

SragenNEWS – KPU Sragen bertekad akan menekan angka golongan putih (Golput) serta memaksimalkan angka partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 hingga angka 90 persen. Sementara dari tahapan rekrutmen calon relawan yang akan membantu sosialisasi, Jumat (8/11), lima calon dipastikan gugur karena tidak hadir dalam seleksi.

Anggota Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sragen, Dodok Sartono mengatakan angka 90 persen bukan hal yang mustahil apabila semua unsur ikut berpartisipasi memaksimalkan peran sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat.

“Apalagi ini nanti juga ada bantuan dari 25 relawan yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada komunitas masyarakat sasaran. Yang jelas, dengan dukungan semua elemen, baik partai politik, peserta pemilu, Caleg, dan semua pihak bahu membahu, saya rasa target 90 persen itu bisa tercapai,” paparnya, Jumat (8/11).

Menurut Dodok, angka partisipasi pemilih menjadi penting karena tingkat partisipasi masyarakat akan menunjukkan seberapa demokratis sebuah proses pemilu. Oleh karenanya, pihaknya berharap pemilu mendatang tidak hanya demokratis, tapi juga lebih berkualitas dalam arti masyarakat secara sadar memilih, bukan karena pertimbangan jangka pendek semata. “Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih itu juga untuk menyadarkan masyarakat. Sehingga mereka tidak lagi memilih hanya karena pertimbangan ganteng, cantik, uang, tapi benar-benar melihat kualitas dari sosok yang dipilih,” terangnya.

Terkait dengan target partisipasi pemilih, Ketua KPU Sragen, Ngatmin Abbas menambahkan pihaknya sudah mengirimkan data terbaru by name by address Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sragen yang diunduh dari sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU pusat kepada Panwaslu dan Dispendukcapil. Untuk Dispendukcapil diharapkan data pemilih yang tidak disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) bisa diajukan agar diisi. Sedangkan kepada  Panwaslu diharapkan menjadi bahan data yang bisa dicermati, sehingga jika masih ada temuan data yang bermasalah dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara, dari tahapan rekrutmen calon relawan KPU kemarin, dari total 37 yang dipanggil, lima di antaranya diketahui mangkir sehingga otomatis gugur. Sementara dari 32 yang diseleksi, nantinya akan dipilih 25 orang untuk menjadi relawan. Tugas relawan nantinya akan memaksimalkan sosialisasi terhadap lima sasaran komunitas yakni komunitas agama, perempuan, difabel, pinggiran, dan pemilih pemula.

Sumber : joglosemar.co